Alasan Presiden Jokowi Tak Melakukan Lockdown Meski Covid-19 Melonjak, Biaya Ekonomi Mahal

Jakarta - Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tak mengambil langkah lockdown atau PSBB menyikapi lonjakan kasus COVID-19. Jokowi memastikan pemerintah memilih PPKM mikro sebagai langkah mitigasi yang dijalankan.

Pertimbangan kondisi ekonomi jadi salah satu alasan Jokowi tak memberlakukan lockdown alias karantina wilayah.

Terlebih lagi, sebelum Jokowi buka suara menanggapi desakan menerapkan lockdown, Kemenko Bidang Perekonomian telah lebih dulu memberi sinyal besarnya biaya yang diperlukan. Berikut fakta-faktanya:

Demi Ekonomi, Jokowi Tolak Lockdown Atasi Pandemi


Jokowi menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah saat ini adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro. Alasannya, langkah tersebut dinilai ampuh menekan penyebaran wabah tanpa mematikan perekonomian.

"Kenapa pemerintah memutuskan PPKM mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," ucap Jokowi dalam Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6).

Jokowi menilai PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Karenanya, mantan Gubernur DKI Jakarta meminta hal itu tidak perlu dipertentangkan.

Biaya Lockdown Sangat Mahal


Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, berpendapat bahwa kebijakan lockdown membutuhkan anggaran yang tak sedikit.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, menurutnya penanganan COVID-19 perlu dibarengi dengan upaya pemulihan ekonomi. Sebab jika hal itu tidak dilakukan beriringan, perekonomian akan semakin terdampak.

"Kita menghargai pandangan-pandangan orang yang mengatakan lockdown, tapi kan ini virusnya masih di sini terus. Kita lockdown sekarang nanti penularan berikutnya, seterusnya begitu, cost-nya itu sangat mahal sekali," kata Iskandar dalam webinar Sosialisasi Permenko Nomor 2 dan 3 Tahun 2021, Rabu (23/6).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ibuikota India Menutup Sekolah Selama Sepekan dan Mempertimbangkan Lockdown Polusi Karena Udara Semakin Tercermar

New Delhi -  Pemerintah di ibu kota India, New Delhi, mengumumkan penutupan sekolah selama sepekan dan mengatakan mereka akan mempertimbangkan "lockdown polusi" untuk melindungi warga dari memburuknya tingkat pencemaran udara atau kabut asap beracun. "Sekolah-sekolah akan ditutup sehingga anak-anak tidak perlu menghirup udara tercemar," kata Kepala Menteri, Arvind Kejriwal kepada wartawan pada Sabtu, menambahkan aktivitas kontstruksi di kota itu akan dihentikan selama empat hari. Kantor-kantor pemerintah diperintahkan beroperasi dari rumah dan perusahaan swasta diminta tetap melaksanakan kerja dari rumah sesering mungkin. New Delhi merupakan salah satu kota di dunia yang paling tercemar, disebabkan emisi dari pabrik dan kendaraan, termasuk asap dari pembakaran lahan pertanian. Pada Sabtu, Mahkamah Agung menyarankan lockdown di Delhi untuk mengatasi krisis kualitas udara. Kejriwal menyampaikan pemerintahannya akan mempertimbangkan saran tersebut setelah berkonsultas
Baca selengkapnya

Cerita Kehidupan Warga Surabaya Era Tahun 1850-an Pada Belum ada Penerangan Jalan

Jakarta -  Sekitar tahun 1850-an, belum ada penerangan jalan di Kota Surabaya. Tak heran, jika pada malam hari warga kota berdiam diri di rumah. Pasalnya, di luar rumah pun tak ada apa-apa saat malam hari. Saat itu, jika orang Belanda ingin pergi ke suatu pertemuan, ia menyuruh budaknya berjalan mendahuluinya dengan membawa lampu untuk menerangi jalan sang majikan. Sementara itu, orang-orang pribumi yang hendak keluar malam biasanya membawa sendiri obor untuk menerangi jalannya. Lampu Ublik Pada tahun 1858, Pemerintah Belanda di Surabaya memasang penerangan jalan berupa lampu-lampu ublik yang menggunakan bahan bakar minyak kelapa. Operasional penerangan jalan di Kota Surabaya diserahkan kepada pemborong Cina dengan biaya 239 gulden dalam satu bulan. Di samping bayaran tersebut, sang pemborong juga mendapat bantuan tenaga manula. Saat itu, ada 20 orang manula yang dipekerjakan sebagai tenaga operasional penerangan jalan . Pekerjaan tersebut merupakan bentuk hukuman lantaran mereka melan
Baca selengkapnya

Sejarah Jaman Ir.Soekarno Terkait Konfrotasi Indonesia Dengan Malaysia

Jakarta -  Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah peristiwa perang yang disebabkan persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Perang ini diawali dari keinginan Federasi Malaya , atau lebih dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu, yang ingin menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Namun, keinginan pihak Malaysia ini diketahui tidak sesuai dengan Persetujuan Manila. Oleh karenanya, keinginan Federasi Malaya tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno, yang menganggap pembentukan Federasi Malaya, yang sekarang dikenal sebagai Malaysia, sebagai "boneka Inggris" merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Latar Belakang Mengutip dari id.wikipedia.org, sebagai bagian dari penarikan dari koloninya di Asia Tenggara, Inggr
Baca selengkapnya